Pemerataan Ekonomi Masih Terganjal Persoalan Staff Desa

Sukoharjo - Kebijakan dana desa dicanangkan pemerintah sebagai langkah pemerataan ekonomi daerah. Namun dalam tahun ketiganya, dana desa dianggap belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan.
Hal tersebut mengemuka dalam Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Mandiri yang merupakan rangkaian Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental, di Solo Baru, Sukoharjo, Sabtu (26/8/2017).

Hadir sebagai pembicara, Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo, Guru Besar FEB Universitas Indonesia Mohamad Ikhsan dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko.

Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan pemerintah tahun ini menganggarkan dana desa sebesar Rp 60 triliun dan akan bertambah pada tahun selanjutnya. Dia membenarkan bahwa dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana desa masih belum optimal.

"Kenyataannya memang belum optimal terkait dengan kemampuan SDM untuk mengelola dana desa, regulasi yang harus diperjelas mengenai pengadaan barang jasanya, dan soal pendampingan-pendampingan yang diperlukan.

Dia menilai, pendampingan dalam penggunaan dana desa masih minim. Jumlah maupun kualitas pendamping yang tersedia masih belum memadai.

"Ini dikaitkan dengan supply sendiri, berapa lulusan yang memang bersedia menjadi pendamping. Kedua, juga tentu supaya mereka tertarik harus ada suatu remunerasi yang cukup memadai, seperti ada honorarium," ujarnya.

Selama ini, menurutnya, pendampingan sudah dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah-daerah. Namun dia berharap dapat merekrut lulusan-lulusan yang ahli di bidangnya, baik dari lulusan sekolah menengah maupun perguruan tinggi.

Sementara itu, Heru Sudjatmoko mengungkapkan gagasan agar pemerintah tingkat kecamatan lebih diberdayakan dalam mendampingi masyarakat desa. Jangkauan pemerintah kabupaten ke desa, serta minimnya jumlah pendamping profesional, menjadi kendala peningkatan kesejahteraan desa.

"Seperti misalnya pendamping penyuluh pertanian yang minim. (Sebetulnya) memang banyak jumlahnya, tapi yang banyak itu pun, maaf, belum semuanya profesional, apalagi honorariumnya terbatas, jadi pemerintahan di tingkat bawah harus lebih diberdayakan supaya berkemampuan untuk mengurus rakyatnya," tutup Heru.

Usai diskusi panel, rembuk nasional ini dilanjutkan dengan workshop yang memiliki beberapa tema, diantaranya:
1. Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Mendorong Kemandirian Usaha Rakyat
2. Mendorong Reformasi Pangan dalam rangka Mencapai Ketahanan dan Kedaulatan Pangan untuk Kemandirian Ekonomi Bangsa
3. Reforma Agraria untuk Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat
4. Vokasi untuk Meningkatkan Tenaga Kerja Berkualitas dan Menciptakan Wirausaha
5. Pemberdayaan Masyarakat melalui Sektor Ritel dalam rangka Pemerataan Ekonomi
6. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam mendukung Pemerataan Ekonomi Nasional

Sebagai informasi, Kemenko Perekonomian juga ikut berpartisipasi dalam Klinik Konsultasi dan Pameran Inovasi Layanan Publik dalam rangkaian Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental. Kegiatan ini dilaksanakan pada 25-27 Agustus 2017, di Stadion Manahan Solo

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Pemerataan Ekonomi Masih Terganjal Persoalan Staff Desa"

Posting Komentar